You are here: HomeBeritaBerantas KorupsiKorupsi bansos, eks pejabat Pemprov Sumut dibui 1,5 tahun

Korupsi bansos, eks pejabat Pemprov Sumut dibui 1,5 tahun

Written by  Published in Berantas Korupsi Friday, 23 August 2013 15:21
Rate this item
(0 votes)

Mantan Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial (Binkemsos) Setdaprov Sumut Sakhira Zandy dijatuhi hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara. Dia terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi anggaran bansos pada 2011 yang merugikan negara Rp 2,4 miliar.Dalam sidang yang sama, Bendahara Binkemsos Setdaprov Sumut Ahmad Faisal juga dinyatakan bersalah. Bekas bawahan Sakhira ini dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.

Vonis untuk Sakhira dan Faisal dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Jonner Manik di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (22/8). Perbuatan kedua terdakwa terbukti sesuai dengan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Vonis majelis hakim untuk Sakhira sama dengan tuntutan jaksa, namun hukuman lebih rendah dijatuhkan kepada Faisal. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) T Adlina meminta majelis hakim menjatuhi Sakhira Zandy dan Ahmad Faisal dengan hukuman masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara dan Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun, keduanya tidak dituntut membayar uang pengganti kerugian negara, karena mereka dinilai tidak menikmati uang hasil korupsi.

Dalam perkara ini, Sakhira Zandy, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), menyetujui dan menandatangani kwitansi pembayaran (pencairan) dana bansos kepada 22 lembaga penerima. Sementara terdakwa Ahmad Faisal Nasution Nasution ikut menandatangani kwitansi itu.
Padahal, pengajuan pencairan dana bansos tersebut tidak memenuhi persyaratan. Meski tidak memenuhi persyaratan, namun terdakwa Sakhira Zandy bersama Ahmad Faisal Nasution tetap menyetujuinya.

Belakangan, dari 22 lembaga yang mendapatkan bantuan, ada nama atau organisasi yang diduga fiktif. Akibat perbuatan kedua terdakwa, negara dirugikan sebesar Rp 2,4 miliar lebih, sebagaimana hasil audit BPK.

Seusai sidang, Sakhira menyatakan pengacaranya akan mengambil sikap atas putusan majelis hakim. Namun, dia mengaku ikhlas dengan vonis itu, meskipun dia tetap kukuh menyatakan tidak bersalah. "Soalnya, saya tidak menikmati sepeser pun dananya. Saya juga bukan KPA dalam anggaran ini, KPA-nya kepala Biro Keuangan," ucapnya.

Read 8248 times
abi

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengelompokkan Anggota TKPSDA

Penerimaan Anggota TKPSDA WS ALAS SINGKIL
 
 

LPSE Kementerian PUPR

LPSE PUPR
 
 

E-rekomtek

http://bwssum1.info/rekomtek/

Buletin SISDA

Majalah Sisda Edisi Tahun 2015

Kondisi Muka Air

Monitoring Kondisi Muka Air Waduk

Komentar Berita

Video Profil Ditjen SDA

Tags Berita

qr sisda

Unduh Aplikasi Android SISDA BWSS1 http://goo.gl/570VpE

Member Online

We have 50 guests and no members online

PENGUNJUNG

Hari Ini138
Kemarin124
Minggu Ini379
Bulanan2835
Semua89062

DIKELOLA OLEH

Unit Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA)
Balai Wilayah Sungai Sumatera I.

Jl. Ir. H.M. Thaher No.14 Lueng Bata Banda Aceh 23247
- Telp: (0651) 637977

- Fax : (0651) 21118
- E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-