You are here: HomeBeritaBerita KoranRUU ASN

RUU ASN

Written by  Published in Berita Sospolkam D/L Wednesday, 02 April 2014 09:58
Rate this item
(0 votes)

JAKARTA - Pembahasan rancangan undang-undang aparatur sipil negara (ASN) terus dikebut. Pemerintah telah menetapkan istilah baru untuk sebutan jenis PNS dengan sistem kontrak jangka waktu tertentu. Pegawai negeri jenis ini nantinya disebut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan tidak memiliki nomor induk pegawai (NIP).


Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pedayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Karo Hukmas Kemen PAN-RB) Imanuddin menuturkan, pemerintah tidak menggunakan istilah PNS dengan kontrak jangka waktu tertentu. "Tetapi dalam draf sementara, disepakati namanya PPPK," ujar dia, Minggu (10/2).


Imanuddin mengatakan setelah RUU ASN ini disahkan, seluruh PNS yang sudah ada saat ini akan dirubah dulu namanya menjadi aparatur sipil negara. Kemudian akan dipisah menjadi dua. Yakni pegawai negeri sipil (PNS) seperti umumnya saat ini, dan satu lagi PPPK.


Dia mengatakan hak dan kewajiban aparatur sipil negara kelompok PNS tidak memiliki perbedaan dengan yang ada saat ini. Mulai dari usia pensiun, pemberian tunjangan pensiun, dan sebagainya. "Jadi bukan PNS seumur hidup. Tetapi PNS hingga dia pensiun seperti biasanya," ucap Imanuddin.


Selanjutnya bagi aparatur sipil negara kelompok PPPK, Imanuddin mengatakan mereka tidak dibekali NIP layaknya seorang PNS. "Jika PNS itu diangkat negara, kalau PPK diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi," katanya.


Imanuddin lantas mengatakan, PPPK nantinya tidak bisa menjadi PNS secara otomatis. Walaupun kinerja mereka bagus selama menjalankan kontrak. "Bagi PPPK yang ingin menjadi PNS, mereka harus mengundurkan diri sebagai PPPK," kata dia.


Selain harus mengundurkan diri, PPPK yang ingin menjadi PNS harus mengikuti semua proses menjadi PNS pada umumnya. Pihak Kemen PAN-RB juga menegaskan walaupun tidak ada ikatan kerja layaknya PNS, PPPK ini bukan berarti pemerintah melegalkan rekrutmen tenaga honorer. Pemerintah pusat tetap menganjurkan rekrutmen PPPK harus melalui analisis kebutuhan pegawai yang matang.


Selain itu, harus diinformasikan sejak awal jika status PPPK ini tidak jaminan yang bersangkutan akan diangkat menjadi PNS. Selama ini setiap ada tenaga kontrak yang sudah bekerja lama di instansi pemerintahan, selalu menuntut untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes. Alasan mereka sudah mengabdi cukup lama untuk pemerintah. (wan)

Read 1194 times
abi

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengelompokkan Anggota TKPSDA

Penerimaan Anggota TKPSDA WS ALAS SINGKIL
 
 

LPSE Kementerian PUPR

LPSE PUPR
 
 

E-rekomtek

http://bwssum1.info/rekomtek/

Buletin SISDA

Majalah Sisda Edisi Tahun 2015

Kondisi Muka Air

Monitoring Kondisi Muka Air Waduk

Komentar Berita

Video Profil Ditjen SDA

Tags Berita

qr sisda

Unduh Aplikasi Android SISDA BWSS1 http://goo.gl/570VpE

Member Online

We have 145 guests and no members online

PENGUNJUNG

Hari Ini125
Kemarin116
Minggu Ini996
Bulanan2894
Semua92398

DIKELOLA OLEH

Unit Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA)
Balai Wilayah Sungai Sumatera I.

Jl. Ir. H.M. Thaher No.14 Lueng Bata Banda Aceh 23247
- Telp: (0651) 637977

- Fax : (0651) 21118
- E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-